Dua kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan pemerintah yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan demi menjaga pengeluaran dan penerimaan suatu negara agar tetap stabil, sehingga perekonomian terus bertumbuh.

Pemerintah suatu negara memiliki hak untuk mengatur besaran penerimaan dan pengeluaran negara. Salah satunya mengatur penerimaan dengan menetapkan besaran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian, mencegah inflasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.

Di artikel kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal hingga perbedaan kebijakan fiskal dan moneter.

Jadi, simak terus artikel ini!

Apa Itu Kebijakan Fiskal

Di Indonesia terdapat dua kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi negara. Dua kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter.

Kali ini kita akan membahas seputar kebijakan fiskal di Indonesia. Apa itu kebijakan fiskal?

Merujuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan fiskal adalah kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Sederhananya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran agar tetap stabil dan terciptanya ekonomi yang terus tumbuh.

Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dan pengeluaran negara demi mencapai kestabilan ekonomi dan pembangunan.

Biasanya pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal akan mengubah besaran pajak yang merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dan berperan sebagai sumber pendapatan negara guna membiayai pembangunan.

Jadi, jika kalian melihat pembangunan jalan, terminal, stasiun, halte, dan lainnya, semua pembangunan itu bersumber dari pendapatan pajak pemerintah.

Kebijakan fiskal di Indonesia ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Berikut ini beberapa tujuan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah Indonesia.

• Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia yang sampai saat ini masih terus dibenahi adalah masalah pengangguran akibat dari kualitas SDM yang kurang.

Kebijakan fiskal dipercayai dapat mengatasi permasalahan pengangguran melalui program peningkatan kualitas SDM. Dari adanya program peningkatan kualitas SDM diharapkan bagi tenaga kerja di usia produktif telah memiliki keahlian sehingga mampu bersaing di dunia kerja.

Akhirnya permasalahan pengangguran dapat diatasi dari adanya kebijakan fiskal.

• Mengendalikan stabilitas harga

Kalian pasti pernah mendengar atau melihat berita seputar kenaikan harga komoditas, terutama untuk barang-barang yang bersifat esensial kan?

Kenaikan harga barang ini bisa datang dari berbagai aspek, mulai dari demand pasar hingga terjadinya penimbunan dan monopoli yang dilakukan beberapa oknum.

Nah, disini pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal salah satu tujuannya untuk menindaki hal-hal yang dilakukan para oknum tersebut sehingga membuat harga barang naik.

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah mengendalikan harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat dan menghindari naik-turun harga barang akibat dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

• Menjaga serta mengembangkan perekonomian negara

Seperti dijelaskan sebelumnya, jika kebijakan fiskal dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara bertujuan agar ekonomi suatu negara terus bertumbuh.

Oleh karena itu, diterapkannya kebijakan fiskal diharapkan dapat mengeluarkan banyak inovasi baru dan membawa pengaruh bagi seluruh perekonomian negara, sehingga perekonomian negara terus bertumbuh dengan baik.

• Terwujudnya keadilan sosial

Melalui kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara adalah demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Salah satu tindakan yang pernah dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial adalah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan supaya masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan akibat dari Covid-19.

Hal ini akan mewujudkan keadilan sosial yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

• Mendorong laju investasi

Tujuan terakhir dari kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal.

Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian Indonesia bersumber dari investasi yang masuk.

Dengan keadaan ekonomi yang stabil akibat kebijakan fiskal ternyata dapat mendorong laju investasi suatu negara. Terciptanya kepercayaan dari investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga negara juga akan memperoleh pajak yang lebih besar lagi dengan banyaknya investor yang masuk.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi dua kategori diantaranya, yaitu:

Kebijakan Fiskal dari Segi Teoretis

Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal terbagi lagi menjadi tiga, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas ekonomi makro. Dampak dari kebijakan fiskal teoritis baru terlihat dalam jangka panjang.

Contoh dari kebijakan fiskal fungsional dapat dilihat dari pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya.

• Kebijakan Fiskal Disengaja

Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan yang dilakukan dengan memanipulasi anggaran negara. Kebijakan fiskal disengaja biasanya diterapkan untuk menghadapi suatu permasalahan seperti pandemi dan krisis ekonomi.

Contoh dari kebijakan fiskal disengaja dapat dilihat dari alokasi APBN di sektor kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

• Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Kebijakan satu ini berupa keputusan atau penetapan guna melindungi stabilitas ekonomi di sektor non-pemerintah.

Contoh dari kebijakan fiskal tidak disengaja adalah penetapan harga eceran tertinggi.

Kebijakan Fiskal Melalui Segi Penerapan

 Kebijakan fiskal melalui segi penerapan dibagi menjadi 2, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau mentiadakan pajak di sektor tertentu. 

Kebijakan ini diberlakukan saat kondisi ekonomi negara melemah demi meningkatkan daya beli barang, agar perusahaan dapat bertahan tanpa adanya pemecatan.

• Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif diberlakukan dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan wajib pajak.

Diberlakukannya kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Saat menerapkan kebijakan fiskal, terdapat instrumen-instrumen di dalamnya yang dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Berikut ini instrumen kebijakan fiskal, yaitu:

• Pajak

Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling utama. Dari pajak, pemerintah dapat mewujudkan tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal.

Pemerintah akan melakukan manipulasi pajak dalam bentuk penambahan, pengurangan, penundaan, sampai peniadaan.

• Obligasi publik

Instrumen kebijakan fiskal yang kedua adalah obligasi publik atau dikenal surat utang bagi warga negara.

Surat utang ini terkenal dalam investasi. Disini pemerintah akan menawarkan surat utang negara pada masyarakat yang memiliki dana. Lalu jika masyarakat membeli surat utang negara, maka negara akan mencicil utang tersebut beserta bunga pinjamannya.

Salah satu contohnya adalah SBN Ritel atau Surat Berharga Negara yang diperjual belikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi.

Bagi masyarakat yang membeli surat utang ini akan berperan langsung dalam pembiayaan anggaran penerimaan negara.

• Pengeluaran belanja

Pada konteks negara, pemerintah memiliki hak untuk mengurangi pengeluaran belanja negara di sektor tertentu bila neraca pembayaran negara memiliki defisit. Hal ini dilakukan dengan penundaan THR bagi PNS.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Demi menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kedua kebijakan ekonomi ini sama-sama penting untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pada pelaksanaannya, kebijakan fiskal dan moneter bisa diterapkan secara bersamaan atau hanya salah satunya saja. Semua ini bergantung pada kebutuhan negara dalam menstabilkan ekonominya.

Tetapi kedua kebijakan ini memiliki perbedaannya masing-masing.

Perbedaan pertama pada kebijakan fiskal dan moneter adalah dari pengambilan keputusannya yang berbeda. Jika kebijakan fiskal akan diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter keputusannya mutlak berada di tangan Bank Indonesia.

Perbedaan kedua bisa dilihat dari tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Pada kebijakan moneter dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan.

Kesimpulan

Nah, kita telah membahas seputar kebijakan fiskal hingga perbedaannya dengan kebijakan moneter. Kita tilik lagi kebelakang, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang mengatur segala pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan ekonomi.

Dari kebijakan fiskal ternyata dapat mendorong investasi dari kondisi ekonomi yang stabil. Sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di negara.

Jadi, jika kalian ingin memanfaatkan momen kebijakan fiskal ini kalian bisa lho melakukannya dengan cara investasi. Salah satu metode investasi yang saat ini sedang banyak digandrungi adalah investasi dengan metode equity crowdfunding.

Equity crowdfunding merupakan skema pendanaan untuk bisnis kecil dengan cara patungan masyarakat luas untuk mendanai UMKM. Melalui equity crowdfunding, kalian bisa menjadi salah satu pemilik saham bisnis potensial yang menguntungkan untuk bisa didanai.

Kalian dapat memperoleh keuntungan dari metode investasi equity crowdfunding ini. Dimana kalian akan menerima return dividen dari project bisnis yang telah kalian danai.

Selain mendapat keuntungan, kalian juga akan berperan langsung dalam menambah penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Platform equity crowdfunding dimana kalian bisa mendanai bisnis yang memiliki prospek bagus dan potensi keuntungan adalah di LandX.

LandX merupakan salah satu platform equity crowdfunding yang dapat membantu kalian mendanai bisnis yang memiliki prospek bagus dengan modal kecil dan terdapat potensi untung besar.

LandX, platform equity crowdfunding terpercaya, transparan, dan telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kalian bisa memperoleh keuntungan besar dengan modal kecil.

[Manfaatkan Kebijakan Fiskal dengan Investasi di LandX Sekarang Juga!](https://app.landx.id/?utm_source=Organic+Page&utm_medium=Content+Blog&utm_campaign=BlogLandX&utm_id=Blog)