Investor Penerbit
menu-mobile
Semua News Ekonomi Keuangan Investasi Startup Indonesia

Pinjol Legal OJK Berguguran: Penyebab dan Tips Terhindar Pinjol Ilegal

11 August 2022

|

6 Min Read

|

Author: Vlora Riyandi

Pada 2 November 2021, OJK mempublikasikan hanya ada 104 perusahaan fintech lending atau penyedia layanan pinjaman online legal OJK. Jumlah ini menyusut dari data yang pernah dirilis OJK pada awal tahun 2021 yakni sejumlah 149 penyelenggara pinjol legal.

Table Of Contents

Layanan pinjaman online berizin atau pinjol legal OJK yang dikenal sebagai fintech lending atau P2P lending sedang dihadapkan dengan isu beberapa tahun belakang ini.

Dari kasus teriakan pinjaman online ilegal dan sikap mengerikan para debt collectornya, hingga baru-baru ini pinjaman online legal juga terkena dampaknya. Aturan yang diterapkan pemerintah pada penyelenggara pinjaman online di Indonesia membuat jumlah usaha layanan * fintech lending* menurun.

Update dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2 November lalu, mengungkapkan data penyelenggara fintech lending atau penyedia layanan pinjol legal OJK terdaftar 104 perusahan. Jumlah ini menyusut dari data yang pernah dirilis OJK pada awal tahun 2021 yakni sejumlah 149 penyelenggara pinjol OJK legal.

Apa itu pinjol adalah transaksi meminjam uang yang dilakukan secara online, seperti lewat aplikasi atau website. Pada dasarnya, pinjol legal OJK difasilitasi oleh Lembaga keuangan berbasis online yang disebut Peer-to-Peer (P2P) Lending.

P2P ini adalah pinjol legak OJK yang termasuk ke dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pinjol yang ada harus mengikuti ketetapan OJK dalam POJK No. 77/POJK/.01/2016.

Singkatnya, pinjol legal OJK adalah transaksi antara pihak peminjam, pihak yang memberi pinjaman, dan pihak platform yang mempertemukan pihak peminjam dan pemberi pinjaman.

Pinjol legal OJK ini dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung dan tidak harus mengajukan aset apapun sebagai jaminan.

Dilansir dari laman resmi OJK, ciri-ciri pinjol OJK legal setidaknya adalah perusahaan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

  • Terdaftar/berizin dari OJK
  • Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
  • Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
  • Bunga atau biaya pinjaman transparan
  • Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
  • Mempunyai layanan pengaduan
  • Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
  • Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
  • Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Ternyata terdapat beberapa pinjol yang diawasi OJK yang secara sukarela menggugurkan diri karena alasan pribadi. Berkemungkinan tidak lagi memiliki kemampuan melanjutkan operasionalnya.

Juga, terdapat penyelanggara pinjol yang dicabut izinya oleh OJK. Hal ini dikarenakan penyelenggara terlambat melengkapi berkas dokumen yang diminta OJK untuk proses pemenuhan dokumen dan persyaratan usahanya.

Dikutip dari kontan (23/11), Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan bahwa gugurnya beberapa finctech lending disebabkan karena beberapa penyelenggara yang tidak siap dalam menyiapkan dokumen yang diminta OJK.

Karena tahun lalu, OJK mencanangkan orientasi pada kualitas dari penyelenggaraan P2P lending dan ditargetkan untuk segera ready baik secara dokumen dan persyaratan perizinan.

Presiden Jokowi Minta OJK Stop Beri Izin Pinjol Baru

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo meminta OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin pada pinjaman online baru.

Titah ini diturunkan karena maraknya tindak pindana yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online, terutama yang ilegal. Hal ini diungkap pada rapat terbatas yang membahas tata kelola pinjaman online yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kominfo serta OJK. Diharapkan moratorium ini dapat membatasi gerak aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat perlindungan konsumen finansial Indonesia.

Jangan sampai kamu terjerat pinjam online ilegal, angka yang kamu ajukan mungkin relatif kecil, namun cara menagihnya bisa menjadi gaduh dan menimbulkan teriakan. Pinjol ilegal bahkan sampai dicetus sebagai premanisme digital.

Terlepas dari status layanan pinjaman online yang legal, jika kamu berniat mengajukan pinjaman online maka kamu harus tahu kesehatan keuanganmu terlebih dahulu. Apakah kamu akan mampu membayar secara rutin sebelum jatuh tempo dengan bunga sesuai perjanjian.

Jangan sampai setelah meminjam sejumlah uang, ternyata tidak memiliki pemasukan arus kas bulanan karena tidak memiliki pekerjaan. Hal yang akan berdampak kamu akan diserbu oleh debt collector bersangkutan.

Macam-macam Pinjaman Online dan Permasalahannya

Ada berbagai permasalahan dari layanan pinjaman online ilegal seperti penuturan Jeanny Silvia Sari Sirait, pengacara LBH Jakarta melalui siaran Mata Najwa (16/11), diantaranya:

  • Tidak adanya kesetaraan perjanjian pinjam meminjam yang bisa disetujui, hanya berdasarkan perjanjian yang tersedia di elektronik (terms & condition).
  • Tidak ada batasan dalam pengambilan data pribadi tanpa batasan, seperti mengakses dokumen pribadi dan data kontak tersimpan. Padahal yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanyalah akses kamera, mikrofon, dan lokasi.
  • Biaya administrasi yang sangat tinggi mencapai 30% dari total pinjaman yang diajukan dan bunga yang tinggi sebesar 4% per harinya.
  • Penagihan yang dilakukan dengan tindakan yang diluar batas hingga bisa dikategorikan menjadi tindak pidana. Bentuk penagihan yang terjadi dan akhir-akhir menjadi berita seperti pengancaman, penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, hingga tindakan pelecehan seksual seperti menyebarkan foto peminjam yang telah diedit pada foto yang tidak senonoh.
  • Tidak ada proses penyelesaian dan sanksi yang layak apabila konsumen mengadukan kasusnya ke pihak berwenang, bahkan seperti kepada lembaga negara.

Macam-Macam Modus Pinjaman Online Ilegal

  1. Modus penawaran pinjol melalui SMS atau nomor WhatsApp . Perlu diketahui bahwa fintech lending legal yang berizin OJK tidak diperbolehkan memberi penawaran tanpa persetujuan pengguna.
  2. Modus langsung transfer ke rekening. Jika suatu saat rekening kamu tiba-tiba dikirim sejumlah uang dari nama akun yang tidak dikenal, segera telusuri! Bisa jadi kamu sedang dijadikan target dari oknum pinjol ilegal. Modus mengirim langsung sejumlah uang ke rekening korban ditujukan agar mereka bisa meneror dan menagih denda saat jatuh tempo.
  3. Modus mereplika nama menjadi mirip dengan fintech ilegal. Demi membuat calon konsumen terjebak menjadi korban kejahatan, mereka akan membuat nama yang mirip dengan perusahaan yang telah memiliki identitas populer.

Hal ini juga pernah terjadi pada LandX, LandX bukanlah fintech lending tetapi** fintech equity crowdfunding** __ berizin OJK yang membantu konsumen dapat menjadi investor dengan mudah dan mendapat keuntungan yang nyaman. Namun, ternyata terdapat oknum penjahat yang menggunakan nama brand LandX.

Oknum ini menambah embel-embel di belakang nama LandX dan menjaring korbannya di saluran Telegram.

Padahal LandX tidak memiliki akun Telegram, karena itu penting untuk selalu mengecek situs resmi perusahaan dan menanyakan kebenaran sebuah akun apabila terasa suatu keganjilan.

! Tahukah kamu, ternyata kamu bisa mengecek status legalitas perusahaan fintech langsung pada OJK ke nomor WhastApp OJK di 628-157-157-157.

Saran OJK agar terhindar dari pinjol ilegal

1. Cek Legalitas

Pinjol ilegal kerap mencatut logo identitas resmi kementerian dan lembaga resmi seperti OJK. Tips agar terhindar dari aplikasi penipu ini adalah jangan asal mengunduh aplikasi di app store kamu. Kunjungilah situs resmi (website) perusahaan dari aplikasi terkait jika perusahaan tersebut benar adanya, kemudian klik link atau logo dari aplikasi yang disediakan di halaman situs tersebut.

2. Langsung hapus pesan SMS atau WhatsApp terkait penawaran pinjaman online yang kamu terima

Pinjol yang legal tidak diizinkan oleh OJK untuk mengirimkan pesan tanpa persetuan penggunanya. Selain sudah pasti oknum penipu, jangan sampai kamu sempat tergoda dan menghubungi kembali karena terdesak kondisi.

3. Jaga data pribadimu

Sudah dipastikan penting untuk menjaga data pribadimu, apalagi jika diunggah secara online. Batasan dunia internet yang tidak terlihat, jangan sampai membuat data yang kamu simpan secara online disalahgunakan oleh mereka.

Tips Jitu Terhindar Pinjol Ilegal

Ga usah pinjol, tabung dana dingin kamu dengan investasi patungan bisnis dan dapetin juga keuntungan dividen biar bisa nambah budget dana darurat. Dana darurat bisa bantu kondisi kamu yang tidak terduga sehingga terhindar dari jerat dan godaan pinjaman online.

Yuk Temukan Bisnis Menjanjikan dengan Keuntungan Terbaik di LandX

miliki bisnis modal kecil cuma dengan 1 jutaan dapat 4 cabang

Mau Berbagai Info Menarik Seputar Investasi Lainnya? Yuk Follow Instagram @landx.id

Baca Juga:

#YukPatunganBisnis #LandX.id #landx #landx.id #InvestasiBisnis #EquityCrowdfunding #InvestasiMenguntungkan #Urundana #BisnisPatungan #InvestasiUsaha

#Fintech #tips investasi #Tips Keuangan

Baca Juga

IPO Adalah: Memahami Apa Itu IPO Saham dan Berinvestasi ke Saham IPO

Tuesday, 20 Jul 2021
Cara Menilai Valuasi Saham IPO untuk Investasi Jangka Panjang

Thursday, 19 May 2022
Pahami Apa Itu Stagflasi di Indonesia & Dampaknya Pada Investasi Anda

Wednesday, 3 Aug 2022
Memahami Apa Itu ARA dan ARB dalam Saham yang Penting Bagi Pemula

Tuesday, 2 Aug 2022
Previous Next

Disclaimer

PT ICX BANGUN INDONESIA (dh. PT Numex Teknologi Indonesia) (selanjutnya disebut “LandX”) adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang bertindak sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-068/D.04/2020 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi PT Numex Teknologi Indonesia. Kegiatan Investasi melalui Layanan Urun Dana memiliki tingkat risiko tinggi, Pemodal diwajibkan telah membaca Syarat dan Ketentuan serta seluruh dokumen yang dipaparkan oleh LandX melalui website dan/atau aplikasi LandX. LandX tidak pernah memaksa Pemodal untuk melakukan pembelian Efek yang sedang ditawarkan. Segala transaksi yang dilakukan oleh Pemodal dilakukan oleh Pemodal dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari Pihak manapun. LandX berperan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana dalam melakukan kegiatan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang mempertemukan antara Penerbit dengan Pemodal. OJK bertindak sebagai regulator dan pemberi izin serta pengawas, tidak sebagai penjamin investasi. Segala risiko menjadi tanggung jawab penuh dari Pemodal. Pemodal telah menyadari secara penuh bahwa terdapat sejumlah risiko dalam melakukan investasi pada layanan urun dana. Oleh karena itu, LANDX TIDAK BERTANGGUNG JAWAB terhadap kerugian dan gugatan hukum serta segala bentuk risiko lain yang timbul di kemudian hari. Sejumlah risiko tersebut diantaranya:

Risiko Usaha
Risiko usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam menjalankan kegiatan usaha. Sejumlah risiko usaha yang mungkin saja terjadi adalah penutupan kegiatan usaha secara sementara sebagai dampak dari adanya bencana alam dan/atau keadaan kahar lainnya.

Risiko Kerugian Investasi
Setiap investasi memiliki tingkat risiko yang beragam, salah satunya adalah tidak terkumpulnya dana investasi sesuai proyeksi yang telah ditetapkan dan/atau proyek yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang ditargetkan.

Risiko Kekurangan Likuiditas
Pemodal yang melakukan investasi memungkinkan dalam bentuk tidak likuid karena efek bersifat ekuitas yang ditawarkan tidak terdaftar di bursa efek atau belum dilaksanakan pasar sekunder. Hal ini berarti Pemodal mungkin tidak dapat dengan mudah menjual saham miliknya kepada pihak lain.

Risiko Kelangkaan Pembagian Dividen dan/atau Dilusi Kepemilikan Saham, Jika Efek Yang Diterbitkan Merupakan Saham
Setiap Pemodal yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas berupa saham, memiliki hak untuk mendapat dividen sesuai dengan jumlah kepemilikan yang dimiliki yang dibagikan oleh Penerbit melalui Penyelenggara secara periodik. Namun, kelangkaan dalam pembagian dividen dimungkinkan terjadi karena kinerja bisnis suatu proyek yang diinvestasikan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta berpotensi terdilusi kepemilikan saham karena bertambahnya total saham yang beredar atau ditawarkan.

Risiko Gagal Bayar
Penawaran Efek bersifat utang atau sukuk memiliki risiko dimana Penerbit akan gagal bayar (default). Apabila Penerbit mengalami gagal bayar maka Wali Amanat berdasarkan Surat Kuasa akan mengundang dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dalam RUPO tersebut akan dibahas mengenai gagal bayar yang terjadi serta skema perpanjangan jatuh tempo kupon ataupun eksekusi jaminan fidusia dan jaminan Penerbit lainnya (apabila ada).

Risiko Kegagalan Sistem Elektronik
Sistem pada LandX sudah menerapkan sistem elektronik dan keamanan data yang handal. Namun gangguan sistem teknologi informasi dan kegagalan sistem mungkin saja tetap terjadi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, LandX telah memiliki sejumlah kebijakan keamanan informasi diantaranya: a. Mengimplementasikan dan menerapkan ISO 27001; b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keamanan data pribadi dan informasi yang berlaku di Republik Indonesia; c. Melakukan perbaikan secara berkala terhadap kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sesuai dengan pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 57/2020”), kami menyatakan bahwa:

a. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;

b. “INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA;

c. “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.

© 2022 PT ICX Bangun Indonesia. All Rights Reserved.